Jika ngobrol bareng pamerintah, maka topik yang paling menarik dan sering diperbincangkan adalah tentang pembangunan. Mengapa? Karena keberhasilan pembangunan menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Lalu sampai dimanakah proses pembangunan, terutama proyek-proyek strategis nasional yang lagi dikebut oleh pemerintah? Apakah pembangunannya tertunda akibat pandemi?

For your information, berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mesti fokus pada pembangunan fisik dan nonfisik yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pembangunan infrastruktur kewilayahan.

Untuk mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur Strategis yang berkualitas dan sesuai dengan target, maka dibentuklah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPPIP dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dengan wakilnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Media Gathering Kemenko Perekonomian dan KPPIP di Ritz-Carlton Hotel, Jakarta

Dalam acara Media Gathering yang digelar secara hybrid (offline dan online) oleh Kemenko Perekonomian dan KPPIP pada hari Rabu, 15 Desember 2021 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Bapak Airlangga Hartanto selaku Menko Perekonomian yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting menyampaikan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) telah terbukti dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.

Airlangga Hartanto, Menko Perekonomian

“Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai dapat menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu investasi pembangunan PSN di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah, serta nilai tambah industri. Di sisi lain kita berharap penyelesaian PSN dapat menimbulkan multiplier efek secara sosial dan ekonomi yang akan terus bertambah seiring percepatan penyelesain berbagai PSN ke depan,” ungkap Menko Airlangga pada saat acara Media Gathering yang mengusung tajuk “Akselerasi Pelaksanaan PSN untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi.

Beliau pun berharap bahwa PSN yang tersebar di berbagai wilayah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara langsung, dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan perkapita, dan kesejahteraan antardaerah secara jangka panjang.

Untuk itu KPPIP akan terus mengawal percepatan penyelesaian berbagai PSN, dan berupaya untuk penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program dalam PSN. Untuk mencapai visi Indonesia Maju di tahun 2045, terdapat beberapa tantangan, diantaranya adalah kebutuhan terhadap belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, mengingat keterbatasan APBN dan APBD. Masalah ini kemudian mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan pihak swasta guna memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020-2024.

CAPAIAN PENYELESAIAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Bapak Wahyu Utomo yang hadir secara offline menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, PSN tetap harus berjalan dan dilakukan berbagai Langkah Percepatan, meskipun saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19.

Beliau mengutip perkataan Bapak Presiden yang mengatakan bahwa presiden yakin dengan membangun infrastruktur secara berkelanjutan ini merupakan salah satu persyaratan agar Indonesia dapat meningkatkan kemampuannya untuk berkompetisi secara global. Untuk itulah perlu dilakukan langkah-langkah percepatan PSN ini.

Wahyu Utomo, Ketua Tim Pelaksana KPPIP

“Kita inginkan untuk proyek-proyek PSN ke depan, dapat dilaksanakan tanpa menggunakan atau seminimal mungkin menggunakan APBN maupun APBD, karena APBN kita banyak digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Bapak Wahyu.

Bapak Wahyu lanjut menjelaskan bahwa selama pandemi, mulai dari Januari 2020 hingga November 2021, sudah terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan, dengan nilai 158,8 triliun rupiah. Dari 32 PSN tersebut, 12 PSN senilai 123,1 triliun diselesaikan di tahun 2020, dan 20 PSN senilai 35,7 triliun rupiah pada Januari - November 2021. Diperkirakan di akhir tahun 2021 ini akan ada 8 PSN (bernilai 94,3 triliun rupiah) lagi yang akan rampung. Berarti diperkirakan di tahun 2021 ini akan rampung 28 PSN senilai 130 triliun rupiah. Sehingga jika ditotalkan keseluruhannya selama masa pandemi ini terdapat 40 PSN bernilai 253,1 triliun rupiah yang selesai dikerjakan.    

Berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar 5.698,5 triliun rupiah. Dari nilai ini diharapkan 69% nya merupakan kontribusi dari swasta.  Jika dihitung dari sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2016 hingga November 2021, maka pemerintah melalui KPPIP telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 PSN, dengan nilai investasi sebesar 626,1 triliun rupiah. Untuk tahun 2022, KPPIP memperkirakan akan ada 29 PSN yang dapat diselesaikan.

“Kami dari KPPIP mendorong agar proyek-proyek PSN yang belum selesai bisa rampung sebelum tahun 2024. Yang menjadi tantangan saat ini selain proyek konstruksi adalah proyek-proyek yang sedang dalam tahap transaksi dan penyiapan. Untuk tahap transaksi kita terus dorong agar dapat segera terjadi pengikatan kontrak, baik melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), maupun APBN atau proyek-proyek yang multi-years contract. Begitupun proyek yang dalam tahap penyiapan. Kita mendorong keterlibatan pihak swasta, dan sebisa mungkin bisa menggunakan skema KPBU,” papar Bapak Wahyu.

Pemerintah juga tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur melalui Land Value Capture (LVC). LVC ini diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024.

Saat ini kebanyakan proyek-proyek berskala besar yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2016 sudah dapat beroperasi secara penuh. Seperti yang disampaikan oleh Menko Perekonomian bahwa percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Di tengah keadaan pandemi ini, PSN telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung dari berbagai proyek PSN. Percepatan penyelesaian PSN menjadi agenda strategis dan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Proyek Strategis Nasional ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57%, Sumatera Rp 778,4 triliun (13,66%), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun (9,94%), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87%), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85%), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03%), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06% dari keseluruh PSN.

PSN dengan pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan. Diantaranya ada 3 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah selesai, sehingga dapat membantu menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang. Begitu pun dengan proyek bendungan. Ada 22 bendungan PSN telah terbangun, yang dapat menambah persediaan air baku sebesar 1,56 miliar m³, mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3 /detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 lt/detik, mengairi sawah seluas 206.000 hektar, dan memproduksi 123 MW listrik. Dari proyek irigasi juga telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 865.4 hektar.

Menurut Bapak Wahyu, di sepanjang periode 2016 hingga November 2021 ini terdapat 10 jenis proyek yang sudah diselesaikan dan memberikan dampak yang cukup signifikan, diantaranya proyek jalan tol, perkeretaapian, bandara, pelabuhan, air bersih dan sanitasi, bendungan, irigasi, ketenagalistrikan, hulu migas, dan teknologi. Beliau pun mengungkapkan bahwa untuk ke depannya diperkirakan dengan percepatan PSN ini akan dapat menyerap lebih dari 1,9 juta tenaga kerja yang tersebar di berbagai daerah.

Lanjut beliau juga memaparkan 10 program yang terdapat dalam PSN, selain 208 proyek yang saat ini masih dalam tahap on-progress. 10 program PSN tersebut adalah:

1. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang sudah di mulai sejak Desember 2019.

2. Program Pemerataan Ekonomi Nasional, diantaranya Perhutanan Sosial, Legalisasi Lahan, Redistribusi Lahan, dan Peremajaan Kebun Rakyat.

3. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, seperti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pembangunan Jalan Perbatasan yang menjadi Prioritas Konstruksi 2021-2024.

4. Program Pengembangan Jalan Akses Exit Tol, sehingga dapat memperlancar arus logistik.

5. Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), diantaranya KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Labuan Bajo, KEK Mandalika, dan KEK Likupang.

6. Program Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

7. Program Pembangunan Smelter, untuk mengurangi aktivitas ekspor bahan baku yang kita miliki.

8. Program Food Estate.

9. Program Superhub. Diantaranya pembangunan Superhub terkait Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, Superhub di Sulawesi Utara dan Bali- Kep. Nusa Tenggara.

10. Program Pengembangan Wilayah, sesuai Perpres 79 Tahun 2019 (Provinsi Jawa Tengah), Perpres 80 Tahun 2019 (Provinsi Jawa Timur), dan Perpres 87 Tahun 2019 (Provinsi Jawa Barat).

Ke-10 program ini terintegrasi dengan 208 proyek PSN. Namun agar PSN ini dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan target, tentu dibutuhkan sinergi dan juga kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Sejauh ini melihat paparan dari KPPIP terkait progress dan juga capaian dari percepatan pembangunan insfrastruktur PSN, semua sudah berjalan sesuai dengan target, walaupun kita berada dalam situasi pandemi.

Segala upaya, seperti alternatif skema pembiayaan menggunakan KPBU untuk PSN juga dilakukan. Diharapkan semua proyek dan program PSN dapat rampung sebelum tahun 2024 nanti, sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama, demi Indonesia Maju dan masyarakat yang sejahtera. Amiin….